Komisi VIII DPR RI menyebutkan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran sehingga menyetujui kenaikan anggaran di 2019. Hal itu disebutkan saat Tim Kunker Komisi VIII DPR RI menyaksikan proses penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial untuk keluarga peserta PKH melalui agent BRI di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Laporan : Ricky Juliansyah
Anggota Komisi VII DPR RI Deding Ishak memastikan, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga Cianjur tepat sasaran. Hal itu, terlihat dari penyaluran yang disaksikannya disejumlah daerah Kabupaten Cianjur.
“Sebagai Angggota DPR, Saya harus memastikan PKH merupakan program pemerintah Jokowi tepat sasaran, terutama bagi warga Cianjur,” kata Deding Ishak saat menyaksikan pencairan PKH tahap IV di Kecamatan Cianjur, hari ini.
Menurut Deding, PKH sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu, DPR RI mengapresiasi bansos yang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 9,82 persen pada tahun ini.
“Ini kan program pemerintah, tugas saya adalah controlling (pengawasan), jadi saya akan pastikan warga yang berhak dapat semua,” kata Deding.
Deding, juga berharap agar masyarakat juga menjadi pengawas dalam pendistribusian PKH tersebut. Apalagi, Presiden Jokowi juga telah memutuskan menambah jumlah anggaran PKH pada tahun depan.
Lancarnya penyaluran PKH, dinilai Deding tidak lepas dari peran dan kinerja pendamping. Eksistensi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting. Selain memetakan kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mereka juga memberi bimbingan dan motivasi bagi KPM. Untuk itu, profesionalisme para pendamping PKH, menjadi kebutuhan, agar PKH dilaksanakan dengan baik.
“Para pendamping itu harus menyampaikan data dan fakta yang akurat kepada pemerintah agar tak salah mengambil kebijakan,” kata Deding.
Komisi VIII DPR, Deding Ishak, mengatakan penambahan besaran anggaran Bantuan Sosial PKH tahun depan tujuannya untuk lebih memastikan keluarga penerima manfaat program itu meningkat dari sisi kesejahteraan. Sejauh ini sudah terbukti dengan banyaknya masyarakat yang meningkat status sosial ekonominya.
“Seperti di Kabupaten Cianjur, tadi ada dua penerima manfaat Bantuan Sosial PKH yang graduasi atau lulus. Tingkat kesejahteraan mereka meningkat,” kata Deding.
Selain itu, pemerintah juga akan segera meluncurkan program pengembangan kelompok usaha bersama (Kube) bagi para penerima PKH. Untuk pendanaan program pengembangan usaha tersebut, sudah disiapkan dan rencananya akan mulai diluncurkan awal 2019.
“Insya Allah bantuan ini akan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan bertambah signifikan dibanding sebelumnya. Tahun depan besaran nilai bantuan mencapai Rp34,4 trilun. Sebelumnya nilai bantuan sekitar Rp19,4 triliun.
“Ada political will kuat dari bapak Presiden RI, Jokowi, yang direspons DPR melalui Komisi VIII dan Badan Anggaran. Mereka menyetujui kenaikan bantuan sosial untuk PKH sebesar 15 trilyun. Dari posisi Rp19,4 triliun, menjadi Rp34,4 triliun,” kata Harry.
Bantuan akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Artinya, besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak akan sama.
“Jadi kalau tahun ini flat Rp1,8 juta setiap keluarga, maka tahun depan akan diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi atau non flat,” ucap Harry. (*)
0 Komentar