JAYAPURA–Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) memperkirakan suatu hal yang perlu dan harus diwaspai di Indonesia saat ini adalah adanya keluarga yang jatuh miskin karena disebabkan oleh bencana alam. Oleh sebab itu, Kemensos berencana mengcover hal tersebut melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang selanjutnya akan dikembangkan lagi menjadi PKH Adaktif untuk merespon korban bencana yang jatuh miskin tersebut.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat mengatakan, kondisi jatuh miskin itu sangat perlu waspadai sejak dini, karena semua bantuan yang sifatnya kedaruratan telah dilakukan di berbagai kejadian atau bencana alam di seluruh Indonesia ini.
“Hal ini sangat perlu kita lakukan program, karena dengan bencana orang bisa kehilangan aset, lapangan kerja dan penghasilan. Hal ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Program ini, di Nusa Tenggara Barat (NTB-red) dengan jumlah korban 2.300 orang, Palu sekitar 10.000 orang sudah dalam tahap proses pencairan, hanya perlu dilakukan verifikasi ulang,” papar Harry di Jayapura, Sabtu (9/2) lalu.
Untuk PKH Adaktif itu sendiri, kata Harry, pihaknya di tahun ini sudah menyiapkan dana untuk bisa mengcover sekitar 400.000 orang. Jumlah itu, dirasa masih cukup terbuka jika ada lagi korban bencana yang akan dibantu atau di cover melalui PKH Adaktif tersebut.
“PKH Adaktif ini nantinya perlakuannya akan sama dengan PKH Reguler. Jadi nantinya pemberian bantuan itu akan disesuaikan dengan komponen yang telah ada sebelumnya dan akan dibayarkan per triwulan. Sehingga ada kelanjutan dari pada penanganan kedaruratan, pemenuhan kebutuhan dasar pada masa tangkap darurat dan transisi darurat, dilanjutkan dengan pascadaruratnya untuk dilakukan rehabilitasi sosial,” kata Harry.
Kementerian Sosial juga dalam memberikan perlindungan sosial tersebut, bukan hanya sifatnya temporary (sementara) saja, seperti halnya pemberian santunan ahli waris maupun bentuk bantuan-bantuan lainnya, akan tetapi Kemensos akan memberikan bantuan yang berkelanjutan melalui PHK Adaktif itu.
“Khusus di Papua ini sebenarnya merupakan daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau seperti halnya Kabupaten Nduga dan Asmat, yang mana hingga saat ini kabupaten itu harus dijangkau secara khusus atau tidak bisa lewat mekanisme pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT-red) yang sistemnya menggunakan ATM. Oleh karenanya, hal itu lah yang saat ini sedang kita pacu agar pihak bank juga mau bekerja keras menyalurkannya sampai ke titik terjauh,” pungkasnya.(sun)
0 Komentar